Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013,
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dikelola oleh
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Link untuk download Perda mengenai
pajak daerah di DKI Jakarta). Sejak saat itu pula, segala pengurusan PBB-P2 berpindah dari Kantor Pajak Pratama (KPP) ke Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD). Kantor UPPD umumnya terletak di kantor-kantor camat setempat (lebih jelasnya bisa dilihat di
sini).
Selama setahun dikelola oleh PemProv DKI Jakarta, seringkali masyarakat merasa pelayanan pengurusan PBB-P2 dipersulit. Hal ini disebabkan karena pelayanannya mungkin berbeda dengan di KPP (karena saya belum pernah mengurus PBB di KPP, jadi kurang memahami prosedur pelayanan di KPP. Jadi saya tidak tahu bedanya dimana). Sebenarnya hal itu bukan disebabkan karena petugas mempersulit pelayanan, tetapi disebabkan kurangnya pemahaman prosedur pelayanan itu sendiri. Tidak lengkapnya dokumen ataupun pengisian formulir juga menjadi kendala dalam pengurusan PBB P2. Selain itu, terkadang mereka menginginkan pengurusan cepat tapi tunggakan pajaknya saja belum dibayar. Acapkali hal tersebut digunakan masyarakat untuk membandingkan pelayanan di KPP dan UPPD. Padahal secara logika, perubahan instansi pastinya akan mengakibatkan perubahan prosedur pelayanan. Karena dasar hukumnya juga berubah. Sehingga hal inilah yang menjadikan masyarakat merasa dipersulit.