Pengurusan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Link untuk download Perda mengenai pajak daerah di DKI Jakarta). Sejak saat itu pula, segala pengurusan PBB-P2 berpindah dari Kantor Pajak Pratama (KPP) ke Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD). Kantor UPPD umumnya terletak di kantor-kantor camat setempat (lebih jelasnya bisa dilihat di sini).

Selama setahun dikelola oleh PemProv DKI Jakarta, seringkali masyarakat merasa pelayanan pengurusan PBB-P2 dipersulit. Hal ini disebabkan karena pelayanannya mungkin berbeda dengan di KPP (karena saya belum pernah mengurus PBB di KPP, jadi kurang memahami prosedur pelayanan di KPP. Jadi saya tidak tahu bedanya dimana). Sebenarnya hal itu bukan disebabkan karena petugas mempersulit pelayanan, tetapi disebabkan kurangnya pemahaman prosedur pelayanan itu sendiri. Tidak lengkapnya dokumen ataupun pengisian formulir juga menjadi kendala dalam pengurusan PBB P2. Selain itu, terkadang mereka menginginkan pengurusan cepat tapi tunggakan pajaknya saja belum dibayar. Acapkali hal tersebut digunakan masyarakat untuk membandingkan pelayanan di KPP dan UPPD. Padahal secara logika, perubahan instansi pastinya akan mengakibatkan perubahan prosedur pelayanan. Karena dasar hukumnya juga berubah. Sehingga hal inilah yang menjadikan masyarakat merasa dipersulit. 

Secara umum, pelayanan PBB-P2 meliputi pembetulan, mutasi, pemecahan SPPT PBB P2, pendaftaran objek pajak baru. 

A. Dokumen yang diperlukan untuk pembetulan/mutasi/pemecahan SPPT PBB-P2 : 

1. Asli SPPT PBB-P2 Tahun berjalan 

Jika permohonan diajukan sesudah melewati jatuh tempo pembayaran, maka yang dilampirkan adalah fotokopi SPPT PBB-P2 tahun berjalan. 

2. Fotokopi Bukti Lunas PBB tahun sebelumnya 

Jika dalam rekap pembayaran yang dicetak oleh UPPD terkait tidak ada tunggakan pajak, maka cukup melampirkan bukti lunas 1 tahun sebelumnya atau tahun berjalan (jika pengajuan lewat jatuh tempo pembayaran, maka yang dilampirkan adalah bukti lunas tahun berjalan).

Jika ada tunggakan, minimal tunggakan 5 tahun terakhir harus dibayarkan, karena masa kadarluasa pajak adalah 5 tahun. Tapi bukan berarti tunggakan tahun-tahun sebelumnya dihapuskan lho! Tunggakan tahun sebelumnya tetap ada meski tidak dapat dilakukan penagihan pajak (Sesuai dengan pasal 17 ayat (1) Perda Nomor 16 tahun 2011 yaitu "Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak...".

Dalam perda tersebut juga disebutkan penghapusan piutang pajak tidak dapat ditagih karena masa kadaluwarsa dapat dihapuskan dengan Keputusan Gubernur. Jadi kalau tidak ada Keputusan Gubernur, ya pajaknya masih ada). IMO, tunggakan pajak adalah hutang wajib pajak kepada negara, hutang itu kan dibawa mati (artikel bahaya orang yang enggan melunasi hutangnya). 

Oleh karena itu, jika Anda ingin melakukan transaksi jual beli atau transaksi lain yang mengakibatkan, peralihan hak sebaiknya melakukan pengecekan tunggakan PBBnya terlebih dahulu. Karena seringkali pihak penjual masih memiliki tunggakan pajak dan nantinya akan menghambat dalam proses transaksi tersebut. Ealah, kenapa jadi melebar begini. Maafkan temans ;) 

3. Fotokopi KTP/SIM/identitas lainnya yang masih berlaku 

4. Fotokopi Sertifikat Tanah atau bukti kepemilikan lainnya 

Riwayat kepemilikan tanah harus jelas. Nama Wajib Pajak yang tercantum dalam SPPT PBB-P2 tercantum dalam sertifikat/surat oper hak. Hal ini bukan untuk mempersulit masyarakat, melainkan untuk kebaikan masyarakat itu sendiri. Dengan riwayat kepemilikan tanah yang jelas, setidaknya meminimalisir adanya masalah sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, setiap kali ada transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan, diharapkan Anda langsung mengurus mutasi PBBnya. 

5. Fotokopi IMB (khusus tanah yang bersertifikat)

6. Fotokopi Akte Jual Beli 

7. Fotokopi SSPD BPHTB (Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan) 

Untuk sertifikat yang diterbitkan tahun 2012-sekarang, SSPD BPHTB diharapkan sudah dilakukan validasi atas pembayarannya. Jika Anda belum melakukan proses validasi SSPD, maka Anda diharuskan mengajukan permohonan proses validasi SSPD BPHTB terlebih dahulu. Validasi SSPD BPHTB merupakan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya. 

8. Asli Surat Keterangan Lurah yang menerangkan mengenai mutasi/pembetulan objek/subjek PBB.

9. Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran LSPOP yang telah diisi dengan benar, lengkap dan di tanda tangani oleh wajib pajak (formulir dari UPPD). 

10. Surat Kuasa dari wajib pajak bila dikuasakan. 

11. Foto lokasi/objek pajak 

Hal ini sangat diperlukan, untuk memudahkan petugas lapangan ketika melakukan pengecekan ke lokasi. 

B. Pendaftaran objek pajak baru, dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut: 

1. Fotokopi SPPT PBB-P2 yang dimiliki oleh tetangga sebelah. 

Hal ini diperlukan untuk mengetahui zona PBB-P2 objek tersebut 

2. Fotokopi KTP/SIM/identitas lainnya yang masih berlaku 

3. Fotokopi Sertifikat Tanah atau bukti kepemilikan lainnya 

Sepengetahuan saya, untuk pengajuan pengurusan sertifikat tanah di BPN harus memiliki Nomor Objek Pajak (NOP) PBB P2. Sehingga tidak mungkin memiliki sertifikat tapi tidak memiliki PBB (CMIIW) 

4. Asli Surat Keterangan Lurah yang menerangkan bahwa objek pajak yang dimaksud belum pernah dikenakan PBB. 

5. Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran LSPOP yang telah diisi dengan benar, lengkap dan di tanda tangani oleh wajib pajak (formulir dari UPPD). 

6. Surat Kuasa dari wajib pajak bila dikuasakan.

Semoga artikel ini dapat mempermudah Anda melakukan pengurusan PBB-P2 di Jakarta. Untuk wilayah lainnya, harap berkonsultasi dengan Dinas Pendapatan Daerah atau Dinas Pelayanan Pajak Daerah setempat. Karena pelimpahan wewenang dari pajak pusat ke pajak daerah selambat-lambatnya Januari 2014.